SERAH TERIMA JABATAN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM PMDDT
Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg dilaksanakan Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung A Lt. 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan pesan bahwa pergantian jabatan mutasi, rotasi maupun promosi adalah hal yang harus disyukuri sebagai siklus untuk mencapai posisi yang terbaik bagi kehidupan karir para pegawai. Jangan terjebak dengan ungkapan Sawang Sinawang.. Mungkin apa yang didapat saat ini tidak sesuai dengan harapan namun mungkin merupakan pijakan untuk mendapatkan posisi yang kelak lebih bagus.
“Semua tempat dan posisi jabatan memiliki problematika yang beragam oleh karena guna percepatan untuk mencapai tujuan kinerja yang menjadi program Kementerian Bapak Ibu yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan lari kencang. Berkarya jangan pernah menunggu barisan rapi, kita bermain kano di arum jeram, banyak batu terjal yang harus dilalui sambil jalan. Kita harus berlayar sambil membangun kapal.. jangan menunggu kapal selesai baru berlayar”.
Lebih lanjut Kepala BPSDM PMDDT juga berpesan untuk pejabat yang digantikan posisi jabatannya sedapat mungkin membuat catatan akhir sebagai dokumen yang dapat dijadikan pijakan untuk penggantinya pejabat yang baru, kalau belum ada dokumen akhir jabatan yang dibuat dapat menceritakan pengalaman dan problematika kerja kepada pengganti yang baru.
Jabatan Kepala Pusat PPMD dalam kesempatan ini juga bagian dari acara prosesi serah terima jabatan. Dari pejabat lama Drs. Hasman Ma’ani, M.Si kepada Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K.
Di sambutan perkenalan dengan para pegawai di lingkungan P3MD yang dalam hal ini termasuk jajaran Tenaga Pendamping Profesional Pusat (TPP) Kapus baru di sesi perkenalan menyampaikan cerita bahwa pengalaman memimpin anggota berjumlah banyak pernah menjadi tugas di institusi terdahulu, sama halnya dengan jumlah TPP yang berkisar 30.000 personal lebih tersebar di seluruh Indonesia.
Pemahaman tentang kepastian regulasi yang menjadi pijakan bekerja dalam pendampingan desa dan yang didampingi harus menjadi pemahaman bersama yang dapat menjamin para pihak tidak terjerat dalam masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi di desa-desa yang tersandera masalah Dana Desa. Kolaborasi dan memahami aturan bekerja harus dikedepankan untuk merealisasikan program yang dicanangkan Pimpinan dalam hal ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk menjadikan Desa Maju Mandiri sesuai dengan Asta Cita ke Enam Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 31/10/2025
Oleh : Darmawasyah
S
etelah dihantam hujan keras selama tiga malam berturut-turut, akhirnya hulu sungai pada gugusan Mattirobulu meluapkan airnya yg membuat banjir hingga ke hilirAkibat banjir tersebut sesikit dua dusun, Dusun II dan Dusun III Desa Mattirobulu Kec.Tiwu Kab Kolaka Utara menderita dampak air bah.
“Sedikitnya 30 rumah yg ada di Dusun II, dan sebuah jembatan gantung rusak berat,” ungkap Kades Mattirobulu, Riski Handayani.
Praktis kata Kades Perempuan ini kedua dusun tersebut terisolasi, baik krn tidak adanya suplai bantuan yang masuk krn jembatan putis, maupun komunikasi juga macet karena lairan listeik mati total.
Bahkan perkembangan terakhir, meski air perlahan-lahan mulai surut, tapi longsor telah terjadi di Dusun III, dan sampai saat ini belum diterima informasi lanjutan.
Riski juga sudah menghimbau ke seluruh warganya agar jangan beraktivitas di pinggir sungai, bahkan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai dikosongkan saja.
“Kami sudah minta seluruh warga agar menjauhi bantaran sungai, baik krn ancaman banjir susulan, maupun karena longsor,” imbuhnya.
Selain itu, sang Kades juga telah menghadap ke Bupati Kolut untuk koordinasi penanggulangan, minimal untuk tanggap bencana dengan siaga 1. (SDarampa)
JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.
Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)
Oleh : LZ Radio
Muna Barat, 15 Oktober 2025 . Pemerintah Desa Wulanga Jaya, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, menyalurkan bantuan sosial kepada warga lanjut usia serta keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis menahun. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Desa yang dibiayai melalui alokasi 3% Dana Desa yang diperuntukkan untuk operasional pemerintahan desa.
Kepala Desa Wulanga Jaya, Rahman, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial Pemerintah Desa dalam membantu warga yang membutuhkan.
“Hari ini kami bersama aparat desa menyalurkan bantuan sosial kepada warga lansia dan warga yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi sakit kronis menahun. Warga kami ini yang tidak masuk dalam daftar KPM BLT DD karena telah terdaftar sebagai penerima bantuan dari Dinas Sosial. Dana yang digunakan bersumber dari alokasi 3% Dana Desa untuk operasional pemerintahan. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka,” ujar Rahman.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat: 12 Kepala Keluarga (KK. Total Bantuan: Rp. 5.000.000,-
Metode Penyaluran: mendatangi langsung rumah para penerima manfaat untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Ia menambahkan, selain kegiatan sosial, Pemerintah Desa juga terus berupaya memastikan agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi contoh pemanfaatan dana operasional desa yang tidak hanya mendukung kinerja aparatur dan Kepala Desa untuk biaya koordinasi dan kegiatan seremonial, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan sosial warga yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu penerima bantuan, Bapak Lamijan, menyampaikan rasa terima kasih dan haru atas perhatian pemerintah desa.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah desa. Semoga Bapak Kepala Desa selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucapnya.
Kegiatan penyaluran bantuan sosial ini turut disaksikan oleh perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat.
(*) LZ Radi - Editor adalah Korkab P3MD Kab.Muna Barat
JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan
kinerja terbaik nasional.
Hal itu berdasarkan hasil
Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025.
Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri
Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga
di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.
Direktur Eksekutif SPIN
Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat
terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang
dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Yandri Susanto dinilai publik
mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh
langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan
sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
SPIN mencatat,
kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes,
digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya
kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber
berita : sindonews)
Oleh : Junaidin *)
Pemimpin Redaksi Media Online KPW TPP Kementerian Desa
PDT Provinsi Sulawesi Tenggara,
https://tppsultra.blogspot.com
menegaskan bahwa seluruh komponen TPP P3MD secara berjenjang di Sulawesi
Tenggara dihimbau untuk terus melaukan publikasi dan penyebaran informasi
secara luas dan mendalam untuk mengadvokasi pembangunan desa di wilayah ini.
“Dalam tugas-tugas kita keseharian selain fasilitasi,
pendampingan,mediasi dan penuntasan data-data pembangunan desa, juga diwajibkan
untuk melakukan pewartaan berita baik pembangunan desa yang sudah menjadi garda terdepan pembangunan bangsa ini,”
pintanya kepada seluruh pelaksana program secara berjenjang.
Itu itu lanjutnya, maka setiap TPP diwajibkan membuat
canal pemberitaan / publikasi secara berjenjang, mulai dari provinsi, kabupaten
dan kecamatan. “Bahkan TPP juga dihimbau untuk membuatkan dan mendampingi
publikasi bagi setiap desa-desa di Sultra.,” ungkapnya seraya menegaskan bahwa
canal pemberitaan ini memang sudah ahrus selesai pada tingkat kabupaten (TAPM)
dan kecamatan oleh PD-PD.
Hal ini dilakukan, karena penguasan kepada seluruh tpp
dan desa-desa yang sudah memiliki akun-akun media sosial. Kenapa ini penting,
lanjutnya karena media sosial belakangan ini menjadi alat promosiyang efektif,
murah dan mudah terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga menjadi
tawarkan paling menarik dalam mengkampanyekan kemajuan desa.
“Kita akan terus melakukan pemantauan, sekaligus evaluasi
kinerja pagi TPP secara berjenjang dalam pengembangan media-media informasi dan
publikasi seperti ini,” tegasnya di sela-sela Rapat Koordinasi Provinsi Sultra.
*) Penulis TAPM dan PIC Media dan informasi Kab.Kolaka.
Oleh Junaidin / TAPM Kolaka
Koordinator Provinsi TPP P3MD Kemendesa
PDT Sulawesi Tenggara, La Ira, S.Sos., mengatakan keterbatasan anggaran saat in
bukanlah halangan dalam peningkatan kapasitas TPP. Khusus TPP di Sulawesi
Tenggara melalui TAPM Provinsi mengadakan peningkatan kapasitas khusus
ditingkat TAPM Kabupaten se Sulawesi Tenggara melalui media Zoom Meeting.
"Kegiatan seperti ini wajib dilakukan
setiap bulan, dengan peserta seluruh TAPM Kabupaten. Hal ini sangat efektif
untuk menambah pengetahuan dan evaluasi pendampingan yang dilaksanakan selama
ini dalam memperbaiki proses pendampingan yang lebih baik lagi,” tegas La Ira
saat membuka Rapat Koordinasi tingkat provinsi Sultra ini.
Menurutnya, dalam arahannya Koprov TPP
Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa hal
diantara pentingnya peningkatan kapasitas TPP baik via zoom, rapat
koordinasi internal maupun melalui OJT/IST terkait tupoksi TPP; meningkatkan literasi (kehalian) khususnya regulasi terkini terkait pendampingan; TPP mengawal implementasi
regulasi; TAPM kabupaten mengkonsolidasi pendampingan Desa baik secara PIC
maupun basis wilayah.
Hasil uji petik sampel BPK RI beberapa
waktu yang lalu dapat memberikan gambaran bahwa secara umum TPP perlu
peningkatan kapasitas baik secara mandiri maupun secera kelembagaan yang
diselenggrakan oleh Kemendes PDT. Hal ini dlakukan dalam upaya memertajam
proses pelaksanaan pendampingan diberbagai tingkatan.
Dalam kegiatan ini seluruh TAPM Provinsi
memberikan materi dan evaluasi kegiatan pendampingan diantara evaluasi
laporan mingguan PPM; laporan insidentil PPM; Evaluasi TPP double job : TPP
tidak boleh aktif juga sebagai perangkat Desa, BPD, pengurus KDMP maupun
pengurus BUM Desa; evaluasi pelaporan rembuk stunting; pelaporan BUM Desa;
pelaporan KDMP.
Peningkatan
kapasitas/kaderisasi; evaluasi media dan informasi khususnya tingkat
keaktifan TPP dalam bermedsos; evaluasi realisasi pemanfaatan Dana Desa 2024
dan 2025 baik kegiatan sarpras maupun non sarpras; rekom gaji menjadi
tanggung jawab semua TAPM Kab; Rekom gaji dilengkapi surat pengantar, berita
acara dan lampiran TPP yang di rekom gajinya; validasi kesesuaian kunjungan
lapangan di DRP sesuai dengan bukti pengesahan dan laporan kunjungan lapangan. *) Pewarta adalah Tenaga Ahli P3MD dan PIC Media Kab.Kolaka
